Sebanyak 27 ribu PNS Kabupaten Jember belum terima gaji dan tunjangan jabatan. Penyebabnya, karena hingga saat ini Bupati belum melantik kepala SKPD. Sekilas seperti tidak ada hubungannnya. Kepala SKPD adalah kuasa pengguna anggaran. jadi, selama kepala SKPD-nya belum dilantik, selama itu pula satuan kerja itu tidak memiliki kuasa pengguna anggaran. Bukan Cuma gaji, bisa jadi rencana program yang lain juga belum bisa dieksekusi.
Kalau dipukul rata setiap PNS menerima gaji Rp 3 juta, maka tidak kurang dari Rp 81 miliar anggaran rutin yang belum cair dalam bulan ini. Lalu kalau duapertiganya yang dibelanjakan dan sepertiga lainnya ditabung, maka uang yang bulan ini tidak beredar kira-kira Rp 50 miliar lebih. Uang sebanyak itu tentu lumayan untuk menggerakkan ekonomi, meski waktunya relatif singkat. Lalu kalau hingga bulan depan Peraturan Bupati tentang pencairan gaji dan tunjangan belum juga terbit. Maka, makin banyak uang yang ngendon alias tidak produktif.
Begitulah, hitung-hitungan sederhananya. Tentu hitung-hitungan itu belum termasuk perhitungan yang menyangkut psikis atau susana batin para pegawai. Harapannya suasana kebatinan itu tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam hal layanan publik.
Sulit untuk tidak mengatakan kejadian ini tidak ada sangkut pautnya dengan melesetnya jadwal pembahasan RAPBD 2017. Maka, tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh kecuali mempercepat prosedur administrasi pemerintahan agar gaji PNS segera cair. Segera setelah itu, langkah berikutnya adalah konsolidasi di jajaran internal Pemkab agar keterlambatan pembahasan RAPBD tidak terulang; penundaan DAU dan DAK tidak terulang dan keterlambatan gaji PNS juga tidak terulang. Selain itu, konsolidasi politik tentu saja juga sangat diperlukan. Terutama konsolidasi eksekutif-legislatif agar setiap agenda politik dan pemerintahan bisa berproses sesuai jadwal.
Kalau tidak, bisa saja orang akan bertanya: inikah yang namanya Jember baru……..?? inikah yang namanya tegak lurus…?? (Aga)
