Beras Sejahtera (rastra) belum bisa disalurkan karena data penerimanya belum valid. Bahkan jika sudah valid, data itu harus divalidasi dengan SK bupati. Kepala Bulog Sub Divre XI, Chozin, menerangkan, verifikasi ulang terhadap penerima rastra dimaksudkan agar distribusinya tidak salah sasaran. Diterangkan juga, rastra belum bisa disalurkan di hampir seluruh kabupaten di Jawa Timur.
Kalau benar seperti itu, maka tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh, kecuali sesegera mungkin melakukan pembaharuan data penerima rastra. Lalu, sesegera mungkin bupati menerbitkan Surat Keputusan. Bahwa rastra belum bisa disalurkan di hampir seluruh Kabupaten di Jawa Timur, hendaknya tidak dijadikan pembenar. Dijadikan alasan bahwa pembaharuan data tidak perlu buru-buru dilakukan karena daerah lain belum melakukannya.
Bukan apa-apa, beras adalah kebutuhan paling pokok dari sekian bahan pokok, bahkan bagi kelompok masyarakat yang berpunya. Bedanya, masyarakat mampu bisa membeli beras kapan saja. Sedang masyarakat miskin, apalagi yang berada di bawah garis kemiskinan, beras adalah barang mewah. Mereka, tidak bisa membelinya setiap saat. Malah dalam beberapa peristiwa ada laporan warga miskin tidak sanggup menebus beras sejahtera yang dulu disebut raskin. Sementara pertanyaan atas kebutuhan perut mereka tidak bisa dijawab esok hari. Dengan kata lain, perut lapar itu harus dijawab hari ini. Tidak bisa ditunda.
Hingga di sini menjadi jelas, mengapa pembaharuan data penerima rastra harus segera dilakukan. Pemkab punya segalanya. Pemkab punya anggaran, Pemkab punya Sumber Daya Manusia. Pemkab juga gudangnya orang pintar. Penentu dan pembuat kebijakan tinggal memobilisasinya untuk merumuskan parameter, lalu menerjunkan petugas untuk mendata warga miskin penerima rastra.
Sekali lagi, bahwa kabupaten lain di Jawa Timur belum melakukan pendataan, hendaknya tidak dijadikaan alasan pembenar untuk tidak buru-buru melakukan pembaharuan data. Sebab, situasi bisa saja berubah. Bisa jadi jumlah warga miskin berkurang, atau sebaliknya malah bertambah. Bisa jadi juga warga yang tadinya berada persis di garis kemiskinan merosot lalu berada di bawah garis kemiskinan. Sulit membayangkan mereka membeli beras yang sekilonya Rp 10.000,-. Begitulah, terhadap kemiskinan dan kelaparan jawabannya adalah hari ini. (Aga)
