Rapat paripurna Hak Menyampaikan Pendapat DPRD Kabupaten Jember terhadap Bupati Jember.
Sidang Paripurna Hak Menyatakan Pendapat DPRD Jember dikabarkan sampai pada kata sepakat memakzulkan Bupati Faida. Selanjutnya, hasil sidang paripurna DPRD Jember, dengan segenap dokumen pendukungnya, dilayangkan ke Mahkamah Agung untuk diproses lebih lanjut.
Ini barangkali klimaks atau puncak perseteruan Eksekutif-Legislatif. Dalam politik konflik adalah gejala serba hadir. Karena serba hadir, maka konflik tidak bisa dihilangkan. Bisanya dikelola agar tercapai kompromi. Sama dengan konflik, kompromi juga gejala serba hadir. Sebab, pihak-pihak yang berseberangan diyakini tidak menghendaki kerusakan dan kehancuran sistem. Pihak-pihak yang berseberangan juga berusaha keras menghindari benturan yang berakibat fatal. Tetapi juga harus diakui, kompromi politik bergantung pada sumber konflik. Jika sumber konflik dianggap bernilai tinggi, konflik akan cenderung intens.
Dalam literatur politik disebutkan intensitas atau kedalaman konflik bukan disebabkan oleh banyaknya kelompok kepentingan. kedalaman konflik ditentukan oleh seberapa besar polarisasi perbedaan kepentingan dan ideologi di antara kelompok-kelompok kepentingan itu. Sedang polarisasi kepentingan dipengaruhi oleh obyek konflik. Semakin tinggi nilai obyek konflik, semakin lebar pula polarisasi perbedaan kepentingan antar kelompok.
Begitulah, perseteruan Eksekutif-Legislatif mencapai klimaks barangkali karena sumber atau obyek konfliknya dianggap menyentuh eksistensi. Menyangkut kelangsungan sistem. Lebih dari semua itu, ini kira-kira, juga dianggap menyentuh eksistensi Jember sebagai sebuah entitas politik dan pemerintahan.
Proses pemakzulan belum selesai. Dan belum selesai seiring dengan rampungnya sidang paripurna Hak Menyatakan Pendapat. Proses berikutnya adalah pembuktian di Mahkamah Agung dan Kemudian Presiden. Tetapi, Nasi sudah menjadi bubur. Sidang paripurna Hak Menyatakan Pendapat sudah terlaksana. Sejatinya ruang kompromi politik terbuka lebar. Tetapi kompromi tak kunjung tercapai. Mungkin karena itu tadi, obyek dan sumber konfliknya menyebabkan perbedaan kepentingan terpolarisasi sangat lebar. Tetapi bisa jadi pula karena egoisme. Apapun penyebabnya, tentu banyak pelajaran yang bisa ditarik dari fenomena politik yang terjadi di Jember. (Aga)
