Jember Hari Ini – Surat Bupati Jember, Faida, terkait tanggapan Hak Menyatakan Pendapat dinilai sudah terlambat. Sebab eksistensi Bupati di mata DPRD Jember sudah tidak ada.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Jember, Muhammad Iqbal, mengatakan, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPRD Jember menunjukan, tidak ada komunikasi politik yang baik antara Bupati dengan DPRD Jember. Hak Menyatakan Pendapat ini merupakan akumulasi persoalan selama 5 tahun kepemimpinan Bupati Faida yang dinilai tidak ada pembenahan dalam segi politik sehingga yang merasakan dampaknya justru masyarakat Jember.
Iqbal menjelaskan, tanggapan Bupati tentang Hak Menyatakan Pendapat sah-sah saja dilakukan karena itu bagian dari pembelaan Bupati dengan adanya gelombang politik yang kuat. Namun tanggapan itu sudah terlambat karena eksistensi Bupati Faida dimata DPRD yang notabene representasi rakyat sudah tidak ada. Saat ini kondisi politik di Jember makin memanas. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pembangunan di Jember yang mandeg sehingga partai politik bersatu untuk membangun frekuensi bersama agar Bupati Faida bisa dipagari dan tidak seenaknya menggunakan anggaran dan fasilitas negara karena saat ini dirinya mencalonkan diri kembali dalam pilkada. Namun Iqbal sedikit menyayangkan jika proses pemakzulan tersebut dilakukan saat ini karena dirasa sedikit terlambat. Seharusnya proses tersebut dilakukan sebelum KPU menetapkan Bupati sebagai calon perseorangan (Fian)
