Jember Hari Ini – DPC PKB Jember menduga ada pengalihan isu untuk menutupi persoalan rezim sebelumnya yang belum tuntas, menyusul beredarnya usulan pokok pikiran (pokir) DPRD di media sosial.
Ketua DPC PKB Jember, Ayub Junaidi, menjelaskan, persoalan pokok pikiran DPRD yang diusulkan dan dimasukkan dalam APBD seolah menjadi hal yang salah dan ditafsirkan berbeda oleh masyarakat di media sosial. Padahal menurut Ayub, pokir DPRD sesuai aturan merupakan usulan dari masyarakat berdasarkan hasil reses atau pertemuan serap aspirasi DPRD. Selain itu, proses pembuatan pokok pikiran DPRD sendiri melalui banyak tahapan mulai dari musrembang hingga pembahasan raperda APBD antara Pemkab dengan DPRD. Ayub mengaku khawatir persoalan pokir DPRD ini merupakan pengalihan isu untuk menutupi persoalan rezim sebelumnya yang hingga saat ini belum tuntas.
Ayub menambahkan, pokir DPRD bukan dalam bentuk uang yang dipegang oleh DPRD, melainkan program kegiatan yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan usulan pokir DPRD, seperti infrastruktur dan rehab gedung sekolah dan program lain. (Fian)