Jember Hari Ini – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember menyampaikan keluhan ke Komisi IV DPR RI. Keluhan ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat kembali melakukan impor beras dari sejumlah negara sebanyak 400 ribu ton. Dari jumlah tersebut, 250 ribu ton diantaranya diimpor dari Kamboja.
Ketua BPO HKTI Jember, Jumantoro, mengaku dirinya diminta untuk mewakili keluhan petani ke Senayan pada hari ini, Rabu (13/09/2023).
Dalam protesnya, Jumantoro menyebut harga gabah kering panen di tingkat petani yang saat ini mencapai Rp7.000 per kg untuk kering panen menurutnya masih wajar.
Sebab, kondisi cuaca panas saat ini membuat produksi panen padi sudah mengalami penurunan, ditambah tingginya serangan hama dan ditambah sulitnya mendapatkan pupuk subsidi.
Jumantoro menyebut, impor bukanlah solusi. Harusnya, dengan kondisi stok cadangan beras yang masih mencukupi, pemerintah harus mencari solusi, agar produktivitas panen pada musim yang akan datang bisa surplus. Caranya dengan mencukupi kebutuhan pupuk subsidi kepada petani.
Menurutnya, petani tidak akan keberatan bila pemerintah menaikkan harga pupuk subsidi selama stok terpenuhi. Selama ini petani yang belum tercatat di sistem E-RDKK tidak akan mendapatkan jatah pupuk.
Termasuk petani yang hanya menyewa sawah dan mengelola lahan dari hasil gadai juga tidak mendapatkan pupuk.
Dia berharap, pemerintah harus memaksimalkan penyerapan gabah dari petani. Tidak hanya menghitung stok beras yang ada di bulog. Sementara saat ini bulog belum berani menyerap gabah milik petani.
Sebab standar Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang sudah ditetapkan untuk padi kering giling hanya Rp6.200 per kg sementara harga kering panen sudah mencapai Rp7000 per kg. (Ulil)
