Jember Hari Ini – Komisi D DPRD Jember meminta pemerintah tidak melakukan efisiensi anggaran infrastruktur pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Sebab, sedikitnya masih ada sekitar 400 sekolah di Kabupaten Jember yang mengalami rusak sedang hingga berat.
Ketua Komisi D DPRD Jember, Sunarsi Khoris, berharap efisiensi itu tidak terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan. Sebab, pendidikan menjadi fondasi memperbaiki sebuah negara di masa depan. Jika terpaksa melakukan efisiensi, maka bisa diambilkan dari anggaran yang tidak terlalu urgent, seperti kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK).
Dia menegaskan tidak bisa menerima jika anggaran yang dipangkas menyangkut hajat hidup orang banyak yakni pendidikan dan kesehatan. Komisi D akan memperjuangkan porsi anggaran pendidikan tetap 20 persen dari APBD 2025.
Menurutnya, jangan lagi sampai menunggu sekolah ambruk baru diperbaiki.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Jember, Hadi Mulyono, saat dikonfirmasi belum berani memastikan anggaran sektor pendidikan tahun ini, terutama pembangunan infrastruktur.
Sebab, anggaran itu harus diselaraskan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Anggaran. Namun Hadi berharap anggaran infrastruktur sekolah tidak dikurangi.
Sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dalam Rangka Efisiensi Belanja, Kabupaten Jember memperoleh Dana Alokasi Umum sebesar Rp1,8 triliun
Dari jumlah itu, sebanyak Rp118,6 miliar ditentukan pengunaannya untuk dukungan bidang pendidikan dan Rp87,6 miliar untuk kesehatan. (Hafit)
