Ekonomi Subscribe to Ekonomi

Setelah mengirimkan APBD 2011, Pemkab dan DPRD Jember menunggu persetujuan APBD dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur (Pemprop Jatim).

Penjabat Bupati Jember, Teddy Zarkasi, minta masyarakat berperan aktif mengawasi pelaksanaan APBD setelah disahkan hari Kamis, 3 Maret 2011 lalu.

Kalangan LSM sepakat setelah RAPBD didog hendaknya APBD 2011 dibuka untuk masyarakat sehingga mereka bisa mengawal pelaksanaannya.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) akan mensosialisasikan rencana kebijakan menaikan tarif beban tetap PDAM.

Meski seluruh fraksi menyatakan menerima pengesahan RAPBD menjadi APBD namun beberapa fraksi menerima dengan catatan.

Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) menyoroti tentang perlunya evaluasi pengelolaan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP).

Dengan dalih untuk meningkatkan kualitas pelayanan, PDAM Jember menaikan tarif abonemen dan tarif denda.

Setelah dilakukan klarifikasi terungkap selisih anggaran antara buku pedoman APBD Bappekab dengan rencana kegiatan dan anggaran SKPD, karena tujuh kecamatan di Jember menganggarkan gaji ke-13.

Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) DPRD Jember, Ayub Junaidy, mempertanyakan pemotongan biaya kesehatan PNS di lingkungan Pemkab Jember.

Hari ini gaji ratusan guru di Kecamatan Mayang yang terlanjur dipotong 50 ribu rupiah akan dikembalikan.