Hukum & Kriminal Subscribe to Hukum & Kriminal

Setelah 55 kepala desa (Kades) menjalani pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Negeri Jember terkait kasus dugaan pemotongan dana APBD tahun 2007 hingga 2009 di BAPPEKAB, hari ini giliran 40 kepala desa menjalani pemeriksaan.

Kasus pembunuhan pengusaha tepung ikan asal Kabupaten Banyuwangi, Bambang Setiawan, dan sopirnya bernama Fathur Rosyid, memasuki tahapan penyampaian pembelaan kuasa hukum terdakwa Astutik alias Umi Nurul.

Setelah hampir lima tahun bebas berkeliaran, Ketua LSM Indonesia Birokrasi Watch (IBW), Sudarsono, Senin siang akhirnya berhasil di eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jember.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember mulai menemukan dugaan terjadinya pemotongan anggaran yang terjadi di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan (BAPPEKAB) Jember selama tahun 2007 hingga 2009.

Aparat kepolisian di lingkungan Polres Jember terus mengintensifkan aktivitas intelijen di masyarakat menyusul terjadinya kasus kerusuhan yang dipicu persoalan sara di Cikeusik, Temanggung dan terakhir di Pasuruan.

Sidang kasus dugaan korupsi dana operasional pimpinan DPRD Jember dengan terdakwa Kusen Andalas memasuki tahapan penyampaian duplik oleh tim penasehat hukum terdakwa.

Sejumlah LSM anti korupsi hari ini berdemo di Kantor Kejaksaan Negeri Jember. Mereka menuntut Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi, Mohammad Anwar, dicopot dari jabatannya.

Karena diintimidasi saat melakukan peliputan, dua wartawan harian lokal Jember bernama Eko Setya Budi dan Hafid melapor ke polisi.

Pasca mendapat pembebasan bersyarat, mantan Bupati Jember, Samsul Hadi Siswoyo, berjanji tidak akan terjun ke dunia politik. Saat memberikan keterangan pers di Kejaksaan Negeri Jember, Syamsul Hadi Siswoyo, yang didampingi beberapa koleganya terlihat sehat sambil menyapa sejumlah wartawan.

Terpidana kasus korupsi yang juga mantan Bupati Jember, Syamsul Hadi Siswoyo, akhirnya bisa menghirup udara bebas dari penjara Lembaga Pemasyarakatan Jember. Syamsul Hadi Siswoyo sudah menjalani separuh lebih masa hukumannya dan mengembalikan kerugian negara 930 juta rupiah maupun denda 500 juta rupiah ke kas negara.