Hukum & Kriminal Subscribe to Hukum & Kriminal

Kasus PJU senilai 85 milyar rupiah akhirnya diambilalih penanganannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JPU menyatakan tidak puas atas putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember terkait vonis empat tahun penjara terhadap kasus pencabulan yang menimpa terdakwa Sugeng Riyadi, guru MAN Jember.

Kejaksaan Negeri Jember akan melayangkan surat ke Polres Jember terkait eksekusi tervonis kasus pencemaran nama baik, yang juga koordinator LSM Indonesian Birokrasi Watch (IBW), Sudarsono.

Kejaksaan Negeri Jember dinilai tebang pilih dalam menangani kasus-kasus korupsi. Saat berunjukrasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Jember, Jumat siang, sejumlah aktivis LSM FORMASI menilai, pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan hanya terhadap koruptor kelas teri.

Sidang kasus dugaan korupsi mark-up tukar guling tanah BULOG dengan terdakwa Muharto dan M. Ghozi memasuki tahapan pemeriksaan sejumlah saksi.

Lima pejabat di lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Jember, termasuk kepala Bapekab, hari ini diperiksa Kejaksaan Negeri Jember terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pemotongan 20 persen anggaran SKPD Bapekab tahun anggaran 2007, 2008 dan 2009. Total kerugian negara mencapai 4,4 milyar rupiah.

Aktifis FORMASI, Bambang Irawan, menyayangkan lambannya penanganan hukum kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat Pemkab Jember. Akibatnya tidak ada efek jera sehingga kasus-kasus lain tidak muncul kembali.

Karena malu, seorang wanita narapidana (Napi) kasus penipuan bernama Darmi (37 tahun) mencoba bunuhdiri di penjara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Jember. Darmi mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara meminum deterjen pembersih lantai Senin malam.

Di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, Kustiono CS. mengklaim mewakili 2,1 juta rakyat untuk menggugat 29 anggota DPRD yang dinilai memboikot pembahasan RAPBD 2011. Sidang gugatan class action mengagendakan pemeriksaan berkas gugatan terakhir ini dipimpin Ketua Majelis Hakim, Adi Hernomo Sarjana Hukum.

Jaksa penuntut umum menganggap pembelaan atas dakwaannya yang dilakukan tim penasehat hukum Kusen Andalas hanya buang-buang energi saja. Dakwaan primer yang menyatakan Kusen Andalas bersalah dan melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait penggunaan dana operasional pimpinan DPRD Jember adalah benar adanya.